Infrastruktur Jalan Masih Jadi Kendala

Hentakun
Borneo Tribune, Pontianak

Cuaca panas, dua orang dengan badan penuh lumpur berlari mencari perlindungan di tepi jalan Trans Kalimantan di dusun Blonseh, Kecamatan Simpang Hulu. Mereka kepanasan setelah sekian lama dibawah truk Colt Diesel PS 120 yang mereka perbaiki karena mengalami kerusakan pada tranmisi.
Di dalam truk yang dibawa Sion (32) dan di temani Daud (27) tersebut penuh muatan karet yang dibawa dari desa Semandang Hulu untuk dijual ke Pontianak, Jarak tempuh Semandang Hulu-Pontianak normalnya delapan jam. Namun saat jalan Trans Kalimantan sebagai penghubung satu-satunya rusak parah waktu itu bisa menjadi seminggu.
Selain di Blonseh, mereka mereka akan menemukan titik jalan rusak seperti di kilometer 13, dan desa Kuala Labai serta beberapa titik lain yang cukup menyulitkan truk jenis Colt Diesel lewat.
”Seminggu baru sampai di Tayan,” kata Daud.
Jalan ini semestinya hanya bisa dilewati kendaraan roda empat yang double gardan. Sion sang supir mengaku biasa menginap di jalan kalau Truk amblas, apalagi kalau sampai rusak.
”Kami harus berjalan kaki atau naik ojek ke Tayan atau Pontianak untuk membeli alat Truk,” kata Sion.
Martha (36), pengusaha karet asal Semandang Hulu mengeluhkan kondisi jalan Trans Kalimantan ruas Tayan-Simpang Hulu rusak, karena sulit mendistribusikan barang-barang sembako ke daerah pedalaman di Simpang Hulu dari Pontianak, jika pun bisa harganya sudah pasti dua kali lipat.

Panjang jalan Trans Kalimantan mencapai 2900 km yang menghubungkan dua provinsi, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Gubernur Kalbar, Cornelis menargetkan pembangunan jalan Trans Kalimantan ini selesai 2010. Pada kunjungan kerjanya ke pedalaman Kalbar mulai dari Balai Semandang, Sandai sampai ke Perbatasan Kalteng, Maret lalu, gubernur Kalbar menemukan fenomena kehidupan masyarakat yang terkadang menyesakkan dada. Mulai dari kurang bersahabatnya infrastruktur jalan sehingga menyulitkan akses dari satu daerah ke daerah lain, sampai masalah pendidikan. “Sedih saya melihat keadaan ini,” kata Gubernur di sela-sela kunjungan kerjanya.
Waktu itu, Ia meninjau langsung pengerjaan Jalan Trans Kalimantan poros Selatan (Tayan-perbatasan Kalteng). Gubernur melihat langsung fenomena kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat pedalaman Kalbar.

Masalah kemiskinan
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang- RKPD), Provinsi Kalbar 2010, di Pontianak, awal April kemarin, gubernur menyebutkan, angka penduduk miskin turun bertahap, periode Maret 2007 prosentase penduduk miskin perkotaan mencapai 11,45 persen, periode Maret 2008 9,98 persen. Prosentase penduduk miskin pedesaan periode Maret 2007 13,47 persen, maret 2008, 11,49 persen. Secara keseluruhan penurunan penduduk miskin selama kurun waktu setahun pembangunan telah dapat menurunkan angka kemiskinan perkotaan 1,47 persen dan pedesaan 1,98 persen. Untuk membenah ini, Pemerintah Provinsi akan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Data dari Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BPPN, yang dipaparkan pada pembukaan Musrenbang Provinsi Kalbar 2009, April 2009, menyebutkan angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Kalbar, 2007, 67,5, peringkat ke-29 nasional. Menanggapi hal itu Gubernur Kalbar menargetkan 2009 diharapkan menjadi 72,6dan 2010 ditargetkan mencapai 73,9. “Ini pekerjaan rumah kita semua,” ujar Gubernur.

Sebagai upaya nyata peningkatan IPM Kalbar, salah satunya ketika kunjungan kerja di Subah, Sambas, Rabu (1/4) Gubernur berpesan kepada masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya, serta selalu menjaga kesehatan.
“Kita memiliki dana pendidikan sebesar satu triliun dan dana BOS, serta Jamkesmas, jadi tidak ada alasan untuk tidak menyekolahkan anaknya, dan tidak ada alasan masyarakat untuk tidak berobat” ungkap Cornelis.

Mulyadi, Camat Subah, mengakui saat ini yang menjadi kendala mendasar, minimnya sarana dan prasarana infastruktur jalan, dan jembatan yang menghubungkan akses antar kecamatan. Kecamatan Subah merupakan hasil dari pemekaran kecamatan Sambas pada 2001 lalu. Jumlah penduduk Subah saat ini 19 ribu jiwa terdiri dari 11 desa dan 34 dusun, Kecamatan yang baru berumur 8 tahun juga baru memiliki 1 SMA, 6 SMP, dan 25 SD.

Staff Ahli Gubernur bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Ngatman, menjelaskan, untuk membantu peningkatan IPM, Pemprov meneruskan program wajib belajar sembilan tahun yang saat ini berhasil, sehingga target kalbar bebas buta aksara tercapai, Ngatman mengharapkan keterlibatan elemen organisasi seperti PKK, LSM, Dharma Wanita dan instansi pendidikan seperti Perguruan Tinggi, seperti Universitas Tangjungpura, Universitas Muhammadyah Pontianak dan perguruan tinggi lainnya.

Memang, untuk meningkatkan IPM, seperti disampaikan Gubernur, kecerdasan sumber daya manusia, derajat kesehatan masyarakat ditingkatkan, untuk menangani ini diperlukan peningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, manajemen pemerintahan dan pelayanan publik lebih baik. ”Mencapai sasaran tersebut kita fokus pada program dan kegiatan yang mempunyai daya ungkit (leverage) tinggi untuk meningkatkan Human Development Indeks (HDI) dan perlu sinergi pembiayaan pemerintah, swasta dan masyarakat,” terang Gubernur.

Dalam laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur Kalbar, tahun 2008 di depan rapat istimewa DPRD, akhir Maret lalu. Menjelaskan, sektor pendidikan secara perlahan menunjukan peningkatan meski belum signifikan. Presentase kelulusan UN SPM/MTs 2008 73,62 persen atau meningkat 0,56 persen. Di tingkat SMA/MA turun 2,16 persen bahkan SMK, menurun tajam 11,80 persen, sehingga kedepan diupayakan perbaikan. Pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Kalbar jenjang pendidikan SD/MI/Palet A 113,39 persen, melebihi target nasional 110,0 persen. Jenjang SMP/MTs/Paket B, 83, 73 persen melebihi tingkat nasional 81,9 persen. Jenjang SMA/SMK/MA/Paket C, 46,80 persen, lebih rendah dari tingkat nsional, 56, 7 persen. ”Angka Partisipsi murni (APM) Kalbar, 2008 menunjukan peningkatan tetapi dibawah APM nasional,” kata Cornelis.

Untuk meningkatkan IPM, dengan meningkatkan kecerdasan sumber daya manusia, dalam kurun 2008 guru strata satu (SI) 14.100 (24,15 persen) dari 58.375 guru. Sedangkan guru yang sudah disertifikasi 4.920 (34,89 persen) dari jumlah yang dapat disertifikasi. Sebagai sarana penunjang kegiatan belajar mengajar, ada 30.108 ruang kelas dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, kondisi baik 18.326 ruang atau 60,87 persen, rusak berat 4.421 atau 14,64 persen, rusak sedang 3.839 persen, rusak ringan 3.483 atau 11,57 persen. ”Ini pun harus terus di benahi,” tegas Gubernur.

Kendala Infrastruktur

Ketika meninjau perbaikan jalan Trans Kalimantan ruas Tayan- Kalimantan Tengah, Maret lalu, Gubernur mengatakan, muara dari ketertinggalan dan kemiskinan masyarakat Kalbar salah satunya belum layaknya infrastruktur penghubung daerah satu ke daerah lain. Kenapa kalau mau ke Kalimantan tengah, harus naik pesawat ke Jakarta dulu? padahal Kalbar-Kalteng satu pulau kalau ditempuh perjalanan darat lebih ekonomis.
Masalah ini pula yang ”menggelitik” empat gubernur di Kalimantan (Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim) sehingga dibentuklah Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK), Gubernur Kalbar menjadi koordinator forum tersebut menggantikan Gubernur Kalteng, Agustinus Teras Narang.

Ketika serah terima Koordinator FKRP2RK di Pontianak (2/3), Agustinus Teras Narang mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan Trans Kalimantan menjadi perhatian utama empat pemimpin Kalimantan, agar ke depan akses transportasi penghubung antar wilayah mudah, ”Kita tidak perlu ke Jawa lagi kalau mau ke provinsi lain di Kalimantan,” ujarnya.

Nada sama semakin nyaring diteriakan di pusat, ketika Gubernur Cornelis menjadi koordinator periode (2009-2010), apalagi di Kalbar, masalah infrastruktur menjadi kendala utama akses pembangunan. Sejak dibangun, ruas jalan provinsi seperti ruas jalan Provinsi penghubung Bengkayang-Sambas yang melewati Subah belum diperbaiki.

Gubernur Kalbar saat kunjungan kerja ke Subah, Rabu (1/4) juga mengeluhkan keadaan jalan tersebut. ”Kalau kita melewati jalan tersebut bikin demam,” ujar Gubernur serius. Ia akan memperbaiki jalan raya Subah pada Tahun 2010 yang dianggarkan dalam APBD. Lanjutnya, untuk APBD tahun ini, Gubernur menyampaikan langsung ke masyarakat Subah, kalau anggaran sudah ketuk palu. ”Jalan Subah-Sambas dianggarkan di APBD 2010. Saya minta masyarakat Kecamatan Subah bersabar” kata Gubernur.

Infrastruktur di Kalbar memang masih menjadi pekerjaan rumah besar pemimpin daerah ini. Ruas jalan Tayan-batas Kalteng masih akan menelan biaya banyak. Sebagai realisasi dari komitmen pemerintah Provinsi Kalbar menembus keterisolasian pedalaman, poros jalan Tayan-Kalteng sudah dikerjakan.
Menurut data Satuan Kerja Non Vertikal tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Kalimantan Barat Dinas PU Kalbar. Untuk paket pembangunan jalan Tayan-Teraju-Batas Balai Berkuak, 40,00 km dikerjakan PT Waskita Karya, dengan dana ADB dan RMP, Rp 122.037.185.000,00,-. Paket pembangunan jalan Balai Berkuak-Aur Kuning (1) oleh PT. Brantas Abiraya-PT. Pensasi Karya Prima, dana APBN Rp. 86.575.094.000.00,-. Paket pembangunan jalan Balai Berkuak-Aur Kuning (2), 32,50 km, oleh PT TCP dan PT Strada Multiperkasa menelan biaya APBN Rp 85.538.631.000,00,-. Paket pembangunan jalan Aur Kuning-Sandai (10 km) dari APBN Rp 71.810.655.000,-. Paket pembangunan jalan Sandai-Nanga Tayap, 15 km dengan APBN Rp. 40.789.444.000.00,- oleh PT. Adhi Karya (Persero) tbk. Paket pembangunan jalan Nanga Tayap-Batas Kalteng (10 km, dari APBN Rp 73.926.039.000,00,- oleh PT. Daya Mulya Turangga.